Penilaian saya berdasarkan tinjauan dari sudut teknik vocal, pencapaian nada-nada tinggi (high notes),  tingkat kesulitan lagu mulai dari irama dengan tempo slow sampai ngebeat. Dimana setiap penampilan mereka jarang mengecewakan dan merekalah yang cukup sukses menyanyi di pangggung.

Berikut namanya yang disusun secara acak :

Ke-14 itu adalah :

1. Ruth Sahaya

2. Vina Panduwinata

3. Joy Tobing

4. Agnes Monica

5. Anggun C Sasmi

6. Krisdayanti

7. Hetty Koes Endang

8. Reza Artamevia

9. Titiek Puspa

10. Melly Goeslaw

11. Imaniar & Lydia Nursaid

12. Titi DJ

13. Rossa

14. Eka Deli

Ada beberapa orang penyanyi era tahun 80an atau 90an yang masih eksis sampai sekarang dan nama mereka melegendaris didunia musik Indonesia.

Ada juga penyanyi muda yang berbakat baik dibidang suara, dance, sampai penulisan lagu. Kesemua penyanyi ini sama-sama memiliki talenta yang luar biasa dalam bidangnya.

Apa ada penyanyi favorit anda dsini, kalo bisa diberi komentar tentang kesuksesan penyanyi atau kalo masih ada nama penyanyi yang belum masuk boleh ditambahkan..

1. Mengisi formilr permohonan paspor RI (perdim 11) yang diperoleh di Kantor Imigrasi setempat dengan benar          dan lengkap

2. Melampirkan berkas asli dan fotocopy identitas diri antara lain :

• Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Kartu Keluarga (KK)
• Akte Lahir/ Ijazah/ Surat Nikah (bagi yang sudah menikah)

3. Paspor Ri yang lama, bagi pemohon penggantian paspor RI

4. Surat Ganti nama (jika hendak melakukan perubahan nama )

5. Surat Rekomendasi dari atasan bagi mereka yang bekerja sebagai ; PNS, TNI/POLRI, Pegawai Swasta,dan BUMN

B. PERSYARATAN UNTUK ANAK DIBAWAH UMUR

1. Mengisi formulir permohonan paspor RI (perdim 11) yang diperoleh di Kantor Imigrasi setempat dengan benar     dan lengkap

2. Melampirkan berkas asli dan fotocopy antara lain :

• Kartu Tanda Penduduk (KTP) orangtua
• Kartu Keluarga (KK)
• Akte lahir anak yang bersangkutan
• Surat Nikah orangtua
• Fotocopy paspor orangtua yang masih berlaku

3. Paspor RI yang lama bagi pemohon penggantian paspor RI

4. Melampirkan surat pernyataan tertulis materai Rp. 6.000 dari orangtua yang bersangkutan

Catatan : Pemohon melakukan pembayaran paspor RI sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2007 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dilingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia  RI)

1. Lalu Lintas Keimigrasian, meliputi 3 aspek kegiatan :

a. Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI)

Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No.9 Tahun 1992 mengatur tentang pencabutan dan hal lain yang berkenan dengan SPRI, dimaksud dengan hal lain yang dijabarkan dalam peraturan pelaksanaan yang meliputi pemberian baru, penggantian, penolakan, penarikan, pembatalan, penangguhan ,dan denda. Menurut pasal 29 bahwa jenis SPRI terdiri dari : Paspor Diplomatik, Paspor Dinas, Paspor Biasa, Paspor Haj, Paspor unk orang asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) unk WNI, SPLP unk orang asing, dan SPLP Dinas.

b. Pemeriksaan Keimigrasian

Pemeriksaan masuk dan keluar orang asing maupun WNI dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), pemeriksaan meliputi surat perjalanan, fisik, daftar awak alat angkut, dan penumpang, daftar cekal, keadaan fisik (penyakit menular) dan mental (sakit gigi), khusus terhadap orang asing memeriksa visa atau dibebaskan dari keharusan memiliki visa. Tempat Pemeriksaan Imigrasi terdiri dari : Bandar Udara, Pelabuhan Laut, dan Pos Perlintas Batasan.

c. Visa

Ketentuan dasar mengenai visa tidak dirumuskan secara tegas dalam undang-undang, melainkan hanya disunggung bahwa setiap orang asing yang masuk kewilayah Indonesia wajib memiliki visa kecuali yang dibebaskan unk hal itu spt : negara ASEAN. Ketentuan visa diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian dan menerangkan bahwa jenis visa terdiri dari: visa diplomatik, visa dinas, visa singgah, visa kunjungan, visa tinggal terbatas .

2. Pengendalian Orang Asing, meliputi empat aspek kegiatan :

a. Perubahan Keimigrasian

Segala perubahan orang asing yang berkaitan identitas diri, status sipil, kewarganegaraan, dan domisili sedangkan perubahan lain diatur dalam peraturan pelaksanaan yakni perubahan pekerjaan atau jabatan, sponsor keberadaan dan izin keimigrasian.

b. Penelaahan Status Keimigrasian

Menelaah keberadaan materil daripada status anak, perkawinan, keberadaan, kegiatan dan kewarganegaraan dengan meneliti dokumen, surat dan petunjuk bukti yang ada, sehingga dapat menentukan status hukum yang sebenarnya.

c. Izin Keimigrasian

Menetapkan legalitas keberadaan orang asing di Indonesia dengan memberikan izin keimigrasian, menurut undang-undang bahwa izin keimigrasian meliputi : izin singgah, izin kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap. Dalam peraturan pelaksanaan diatur tentang pemberian izin keimigrasian yang baru, perpanjangan, perpanjangan provisional, dan penolakan izin keimigrasian.

d. Izin Perjalanan

Memberikan izin perjalanan terhadap orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan tetap akan dikeluarkan dan masuk kembali kewilayah Indonesia, berupa : izin masuk kembali satu kali perjalanan, izin masuk kembali beberapa kali, perjalanan dan izin keluar tidak kembali.

3. Pengawasan Keimigrasian, meliputi dua aspek kegiatan :

a. Pengawasan administrasi

Melakukan pemeriksaan terhadap surat perjalanan, surat atau dokumen lain, datar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari dan pengolaan data keimigrasian, dalam memberikan perizinan keimigrasian baik di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) maupun di Kantor Imigrasi, terhadap WNI maupun orang asing.

b. Pengawasan Operasional

Melakukan kegiatan rutin danopersi dilapangan dengan melakukan serangkaian penyidikan berupa interview (wawancara), observasi (pengamatan), surveillance (membuntuti), undercover (penyusupan) dan penggunaan informan dalam mengawasi setiap orang baik WNI maupun asing yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, mengawasi keberadaan dan kegiatan orang asing baik akan, sedang atau telah terjadi perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, permusuhan terhadap rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Penyidikan Keimigrasian, meliputi tiga ketentuan :

a. Kewenangan Penyidik

Ketentuan pasal 47 dan penjelasan nya merupakan dasar bagi penyidik Imigrasi dalam melakukan peyidikan terhadap tindak pidana keimigrasian yang merupakan tindakan umum.

b. Proses Penyidikan meliputi :

b.1. Penyidikan Keimigrasian

Melakukan serangkaian kegiatan mencari tersangka, saksi, petunjuk, dan surat yang merupakan alat bukti sebagai kelanjutan dari adanya laporan keimigrasian atau kejadian yang merupakan laporan masyarakat atau diketahui langsung oleh Penyidik Imigrasi bahwa telah terjadi tindak pidana keimigrasian.

b.2. Penindakan

Meliputi serangkaian kegiatan pemanggilan, perintah membawa tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemotretan, dan pengambilan sidik jari dengan dilengkapi surat perintah penyidikan, surat perintah tugas dan dibuatkan berita acara.

b.3. Pemeriksaan

Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, surat dan barang bukti lain dengan dibuatkan berita acara.

b.4. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara

Meliputi kegiatan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, tersangka barang bukti kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sebagai Korwas PPNS dengan dibuatkan surat tanda penerimaan dan berita acara.

5. Tindakan Keimigrasian, meliputi 2 (dua) bagian yakni :

a. Pengelolahan hasil pengawasan dan atau penyidikan

Temu adanya perbuatan melanggar hukum hasil pengawasan dan bukti penyidikan dilakukan pengolahan sesuai sifat dan jenis pelanggaran, unk menentukan tindakan keimigrasian yang tepat dikenakan terhadap sipelanggar hukum.

b. Pemeriksaan

Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti hasil pengawasan dengan dibuatkan berita acara, sedangkan hasil penyidikan dan perkara sudah mendapatkan putusan serta telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak perlu lagi pemeriksaan, hanya diperlukan identifikasi terhadap eks terpidanaorang asing dengan merujuk surat perjalanan, surat atau dokumen lain dan putusan hakim, sehingga tidak keliru orang dalam pelaksaan tindakan keimigrasian.

c. Penindakan

Melakukan suatu tindakan hukum administrasi terhadap orang yang tidak menaati peraturan atau tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, terdiri dari :

c.1. Warga Negara Indonesia berupa : cekal, penolakan keluar wilayah Indonesia, pencabutan dan hal lain yang berkenaan Surat Perjalanan Republik Indonesia.

c.2. Orang asing berupa, cekal, penolakan keluar dan masuk wilayah Indonesia, biaya beban, deportasi, pengkarantinaan, pembatasan/pembatalan/perubahan izin keberadaan, larangan berada disuatu atau beberapa tempat, keharusan bertempat tinggal ditempat tertentu.

c.3. Penanggung jawab alat, berupa : biaya beban, membawa kembali orang asing yg tidak diberi izin masuk, orang asingyg tidak diberi izin masuk unk tetap tinggal atau diisolasi di alat angkut.

Posted in Hukum, imigrasi Tagged: Hukum, imigrasi, SPRI, wasdakim ]]> http://sacredlyari.wordpress.com/2009/10/21/pokok-keimigrasian-dalam-undang-undang-no-9-tahun-1992/feed/ 0 sacredlyari http://sacredlyari.wordpress.com/2009/10/20/peraturan-pemerintah-no-32-tahun-1994-tentang-tentang-visa-izin-masuk-dan-izin-keimigrasian/ http://sacredlyari.wordpress.com/2009/10/20/peraturan-pemerintah-no-32-tahun-1994-tentang-tentang-visa-izin-masuk-dan-izin-keimigrasian/#comments Tue, 20 Oct 2009 16:48:56 +0000 sacredlyari http://sacredlyari.wordpress.com/?p=158 ]]> PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR   18  TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  32  TAHUN  1994

TENTANG VISA, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN

DENGAN  RAHMAT  TUHAN  YANG  MAHA  ESA PRESIDEN  REPUBLIK  INDONESIA,

Menimbang      :   a.     bahwa pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu satu tahun yang berlaku sekarang untuk tujuan tertentu seperti pelajar asing dan tenaga kerja tertentu anggota World Trade Organization (WTO) sudah tidak memenuhi kebutuhan pergaulan Internasional di bidang Keimigrasian;

b.          bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian;

Mengingat        :    1.     Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.         Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

3.         Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan     :    PERATURAN  PEMERINTAH  TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32TAHUN 1994 TENTANG VISA, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN

Pasal  I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563), diubah menjadi  sebagai berikut:

1.         Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Masuk di wilayah Negara Republik Indonesia.

2.     Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

(1)       Izin Tinggal Terbatas diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut.

(2)       Setiap kali perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) tahun.

(3)       Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pemberian dan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal   II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal :  4 Mei 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal :  4 Mei 2005

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

Selaku

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AD INTERIM

ttd

YUSRIL IHZA MAHENDRA

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1992

TENTANG

KEIMIGRASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a.  bahwa pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b.   bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antar bangsa dan negara diperlukan penyempurnaan pengaturan keimigrasian yang dewasa ini diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan;

c.   bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu mengatur ketentuan tentang keimigrasian dalam suatu Undang-undang.

Mengingat :

1.   Pasal 5 ayal (1) dan Pasal 20 ayat (1 ) Undang-Undang Dasar 1945;

2.   Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-uandang Nomor 3 Tahun 1976 tentang perubahan Pasal 18 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1959 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3077);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG KEIMIGRASIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.   Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia.

2.   Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.   Surat Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu Negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.

4.   Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah pelabuhan, bandar udara, atau tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat masuk atau ke luar wilayah Indonesia.

5.   Menteri adalah Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang keimigrasian.

6.   Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Republik Indonesia.

7.   Visa untuk Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.

8.   Izin Masuk adalah izin yang diterakan pada Visa atau Surat Perjalanan orang asing untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi.

9.   Izin Masuk Kembali adalah izin yang diterakan pada Surat Perjalanan orang asing yang mempunyai izin tinggal di Indonesia untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia.

10. Tanda Bertolak adalah tanda tertentu yang diterakan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam Surat Perjalanan setiap orang yang akan meninggalkan wilayah Indonesia.

11. Alat Angkut adalah kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lainnya yang lazim dipergunakan untuk mengangkut orang.

12. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.

13. Penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu.

14. Tindakan Keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan.

15. Karantina Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya.

16. Pengusiran atau deportasi adalah tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia karena keberadaannya tidak dikehendaki.

Pasal 2

Setiap warga Negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar atau masuk wilayah Indonesia.

BAB 11

MASUK DAN KE LUAR WILAYAH INDONESIA

Pasal 3

Setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib memiliki Surat Perjalanan.

Pasal 4

(1) Setiap orang dapat ke luar wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Bertolak.

(2) Setiap orang asing dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat Izin Masuk.

Pasal 5

(1) Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

(2) Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

(1) Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki Visa.

(2) Visa diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional.

Pasal 7

(1) Dikecualikan dari kewajiban memiliki Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) adalah:

a.   orang asing warga negara dari negara yang berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan memiliki Visa

b.   orang asing yang memiliki Izin Masuk Kembali;

c.   kapten atau nakhoda dan awak yang bertugas pada alat angkut yang berlabuh di pelabuhan atau mendarat di bandar udara di wilayah Indonesia;

d.   penumpang transit di pelabuhan atau bandar udara di wilayah Indonesia sepanjang tidak ke luar dari tempat transit yang berada di daerah Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, persyaratan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Visa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dapat menolak atau tidak memberi izin kepada orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia apabila orang asing tersebut:

a.   tidak memiliki Surat Perjalanan yang sah;

b.   tidak memiliki Visa kecuali yang tidak diwajibkan memiliki Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ;

c.   penderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;

d.   tidak memiliki Izin Masuk Kembali atau tidak mempunyai Izin untuk masuk ke negara lain;

e. ternyata telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Surat Perjalanan dan/atau Visa.

Pasal 9

Penanggung jawab alat angkut yang datang atau akan berangkat ke luar wilayah Indonesia diwajibkan untuk:

a.   memberitahukan kedatangan atau rencana keberangkatan;

b.   menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang ditandatangani kepada Pejabat Imigrasi;

c.   mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar wilayah Indonesia dengan membawa penumpang;

d.   melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi selama dilakukan pemeriksaan keimigrasian;

e.   membawa kembali ke luar wilayah Indonesia setiap orang asing yang datang dengan alat angkutnya yang tidak mendapat Izin Masuk dari Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 10

Pejabat imigrasi yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi berwenang naik ke alat angkut yang berlabuh ke pelabuhan atau mendarat di bandar udara untuk kepentingan pemeriksaan keimigrasian.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN

Bagian Pertama

Pencegahan

Pasal 11

(1) Wewenang dan tanggung jawab pencegahan dilakukan oleh:

a.   Menteri, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian;

b.   Menteri Keuangan, sepanjang menyangkut urusan piutang negara;

c.   Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g Undang-undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

d. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1988.

(2) Pelaksanaan atas keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya.

Pasal 12

(1) Pencegahan ditetapkan dengan keputusan tertulis.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

a. identitas orang yang terkena pencegahan;

b. alasan pencegahan; dan

c. jangka waktu pencegahan.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan dengan surat tercatat kepada orang atau orang-orang yang terkena pencegahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.

Pasal 13

(1) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b berlaku untuk jangkawaktu paling lama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang untuk paling banyak 2 (dua) kali masing-masing tidak lebih dari 6 (enam) bulan.

(2) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan keputusan Jaksa Agung.

(3) Keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, dan setiap kali dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan seluruh masa perpanjangan pencegahan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

(4) Apabila tidak ada keputusan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) pencegahan tersebut berakhir demi hukum.

Pasal 14

Berdasarkan keputusan pencegahan dari pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi wajib menolak orang-orang tertentu ke luar wilayah Indonesia.

Bagian Kedua

Penangkalan

Pasal 15

(1) Wewenang dan tanggung jawah penangkalan terhadap orang asing dilakukan oleh:

a.   Menteri, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian;

b.   Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

c.   Panglima Angkatan Bersenjata Repubilk Indonesia sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998.

(2) Pelaksanaan atas keputusan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya.

Pasal 16

(1) Wewenang dan tanggung jawab penagkalan terhadap Warga Negara Indonesia dilakukan oleh sebuah Tim yang dipimpin oleh Menteri dan anggotanya terdiri dari unsur-unsur:

a. Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;

b. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;

c. Departemen Luar Negeri;

d. Departemen Dalam Negeri;

e. Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional; dan

f. Badan Koordinasi Intelijen Negara.

(2) Pelaksanaan atas keputusan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya.

Pasal 17

Penangkalan terhadap orang asing dilakukan karena:

a.   diketahui atau diduga terlibat dengan kegiatan sindikat kejahatan internasional;

b.   pada saat berada di negaranya sendiri atau di negara lain bersikap bermusuhan terhadap Pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan Negara Indonesia;

c.   diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengain keamanan dan ketertiban umum, kesusilaan, agama dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia;

d.   atas permintaan suatu negara, orang asing yang berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara tersebut karena melakukan kejahatan yang juga diancam pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia ;

e.   pernah diusir atau dideportasi dari wilayah Indonesia; dan

f.    alasan-alasan lain yang berkaitan dengan keimigrasian yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

Warga Negara Indonesia hanya dapat dikenakan penangkalan dalam hal:

a.   telah lama meninggalkan Indonesia atau tinggal menetap atau telah menjadi penduduk suatu negara lain dan melakukan tindakan atau bersikap bermusuhan terhadap Negara atau Pemerintah Republik Indonesia;

b. apabila masuk wilayah Indonesia dapat mengganggu jalannya pembangunan, menimbulkan perpecahan bangsa, atau dapat menganggu stabilitas nasional; atau

c.   apabila masuk wilayah Indonesia dapat mengancam keselamatan diri atau keluarganya.

Pasal 19

(1) Penangkalan ditetapkan dengan keputusan tertulis.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

a. identitas orang yang terkena penangkalan;

b. alasan penangkalan; dan

c. jangka waktu penangkalan.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan kepada perwakilan-perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 20

(1) Keputusan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a dan c, berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama atau kurang dari waktu tersebut.

(2) Keputusan penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan keputusan Jaksa Agung.

(3) Apabila tidak ada keputusan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penangkalan tersebut berakhir demi hukum.

Pasal 21

(1) Keputusan penangkalan terhadap warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan seluruh masa perpanjangan penangkapan tersebut tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

(2) Apabila tidak ada keputusan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penangkalan tersebut berakhir demi hukum.

Pasal 22

Berdasarkan keputusan penangkalan dari pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (l) dan Pasal 16 ayat (1), Pejabat Imigrasi di tempat Pemeriksaan Imigrasi wajib menolak orang-orang tertentu masuk Wilayah Indonesia.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penangkalan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

KEBERADAAN ORANG ASING DI WILAYAH INDONESIA

Pasal 24

(1)     Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian.

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas:

a. Izin Singgah;

b. Izin Kunjungan;

c. Izin Tinggal Terbatas;

d. Izin TinggalTetap.

Pasal 25

(1) Izin Singgah kepada orang asing yang memerlukan singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

(2) Izin Kunjungan diberikan kepada orang asing berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha.

(3) Izin Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas.

(4) Izin Tinggal Tetap diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia.

Pasal 26

(1) Ketentuan Pasal 8 berlaku pula terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(2) Izin Tinggal tetap tidak diberikan kepada orang asing yang memperoleh izin untuk masuk ke wilayah Indonesia yang tidak memiliki paspor kebangsaan negara tertentu.

Pasal 27

Pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dan bermaksud untuk kembali, dapat diberikan Izin Masuk Kembali.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan, pemberian atau penolakan izin keimigrasian serta hal-hal lain yang berkenaan dengan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA

Pasal 29

(1) Surat Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas:

a. Paspor Biasa ;

b. Paspor Diplomatik;

c. Paspor Dinas;

d. Paspor Haji ;

e. Paspor untuk Orang Asing;

f. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia;

g. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing;

h. Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas.

(2) Surat Perjalanan Republik Indonesia adalah dokumen negara.

Pasal 30

(1) Paspor Biasa diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia.

(2) Paspor Biasa diberikan juga kepada Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri.

(3) Dalam keadaan khusus apabila Paspor Biasa tidak dapat diberikan, sebagai penggantinya dikeluarkan surat Perjanjian Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia.

Pasal 31

Paspor Diplomatik diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik.

Pasal 32

(1) Paspor Dinas diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang bukan bersifat diplomatik.

(2) Dalam keadaan khusus apabila Paspor Dinas tidak dapat diberikan, sebagai penggantinya dikeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas.

Pasal 33

Paspor Haji diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan Perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka menunaikan ibadah haji.

Pasal 34

(a) Paspor Untuk Orang Asing dapat diberikan kepada orang asing, yang pada saat berlakunya Undangundang ini telah memiliki Izin Tinggal Tetap, akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dan tidak mempunyai Surat Perjalanan serta dalam waktu yang dianggap layak tidak dapat memperoleh dari negaranya atau negara lain.

(a) Paspor untuk Orang Asing tidak berlaku lagi pada saat pemegangnya memperoleh Surat Perjalanan dari negara lain.

Pasal 35

(1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dapat diberikan kepada orang asing yang tidak mempunyai Surat Perjalanan yang sah, dan:

a.   atas kehendak sendiri ke luar dari wilayah Indonesia, sepanjang orang asing yang bersangkutan tidak terkena pencegahan;

b.   dikenakan tindakan pengusiran atan deportasi ; atau

c.   dalam keadaan tertentu yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, diberi izin untuk masuk ke wilayah Indonesia.

(2) Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan untuk satu kali perjalanan.

Pasal 36

Anak-anak yang berumur di bawah 16 (enam belas) tahun dapat diikutsertakan dalam Surat Perjalanan orang tuanya.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan, pemberian atau pencabutan serta hal-hal lain yang berkenaan dengan Surat Perjalanan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PENGAWASAN ORANG ASING DAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN

Pasal 38

(1)   Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi:

a. masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia

b. keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

(2) Untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Pasal 39

Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib:

a.   memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraan serta perubahan alamatnya ;

b.   memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan ;

c.   mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 (sembilan puluh) hari.

Pasal 40

Pengawasan orang asing dilaksanakan dalam bentuk dan cara:

a.   pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia;

b.   pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia;

c.   pemantauan, pengumpulan, dan pengolahan bahan keterangan dan informasi mengenai kegiatan orang asing;

d.   penyusunan daftar nama-nama orang asing tidak dikehendaki masuk atau ke luar wilayah Indonesia; dan

e.   kegiatan lainnya.

Pasal 41

Pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang dilakukan Menteri dengan koordinasi bersama Badan atau Instansi yang terkait.

Pasal 42

(1) Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, atau tidak menghormati atau mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tindakan keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

a. pembatasan, perubahan atau pembatalan izin keberadaan;

b. larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;

c. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;

d. pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia atau penolakan masuk wilayah Indonesia.

Pasal 43

(1) Keputusan mengenai tindakan keimigrasian harus disertai dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1).

(2)  Setiap orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri.

Pasal 44

(1) Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di karantina Imigrasi:

a. apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah; atau

b. dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi ke luar wilayah Indonesia.

(2) Karena alasan tertentu orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditempatkan di tempat lain.

Pasal 45

(1) Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia meampaui waktu tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dan izin keimigrasian yang diberikan, dikenakan biaya beban.

(2) Penanggung jawab alat angkut yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan biaya beban.

(3) Penetapan biaya beban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur oleh Menteri dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 47

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara republik Indonesla, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan keimigrasian, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian.

(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:

a.   menerima laporan tentang adanya tindak pidana keimigrasian;

b.   memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian ;

c.   memeriksa dan/atau menyita surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;

d.   memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

e.   melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tertentu yang diduga terdapat surat-surat, dokumen-dokumen, Surat Perjalanan, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;

f.    mengambil sidik jari dan memotret tersangka.

(3) Kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di tempat Pemeriksaan Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah):

a.   orang asing yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau izin keimigrasian; atau

b.   orang asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau izin keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di Wilayah Indonesia.

Pasal 50

Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 51

Orang asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagai dimaksud dalam Pasal 39 atau tidak membayar biaya beban ebagaimana dimaksud dalam pasal 45, dipidana dengan pina kurungan paling lama 1(satu, tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 52

Orang asing yang izin keimigrasiannya habis berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia melampaui 60 (enam puluh) hari batas waktu izin yang diberikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 53

Orang asing yang berada diwilayah Indonesia secara tidak sah atau yang pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 54

Setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan, melindungi, memberi pemondokan, memberi penghidupan atau pekerjaan kepada orang asing yang diketahui atau patut diduga:

a.   pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

b.   berada di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah);

c.   izin keimigrasiannya habis berlaku dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 55

Setiap orang yang dengan sengaja:

a.   menggunakan Surat Perjalanan Republik Indonesia sedangkan ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

b.   menggunakan Surat Perjalanan orang lain atau Surat Perjalanan Republik Indonesia yang sudah dicabut atau dinyatakan batal, atau menyerahkan kepada orang lain Surat Perjalanan Republik Indonesia yang diberikan kepadanya, dengan maksud digunakan secara tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

c.   memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

d. memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih Surat Perjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku, dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 56

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

a. setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mencetak, mempunyai, menyimpan blanko Surat Perjalanan Republik Indonesia atau blanko dokumen keimigrasian; atau

b. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai atau menyimpan cap yang dipergunakan untuk mensahkan Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian.

Pasal 57

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, menghilangkan atau mengubah baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Pasa1 58

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain mempunyai, menyimpan, mengubah atau menggunakan data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 59

Pejabat yang dengan sengaja dan melawan hukum memberikan atau memperjuangkan berlakunya Surat Perjalanan Republik Indonesia atau dokurnen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 60

Setiap orang yang memberi kesempatan menginap kepada orang asing dan tidak melaporkan kepada PejabatKepolisian negara Republik Indonesia atau Pejabat Pemerintah Daerah setempat yang berwenang dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kedatangan orang asing tersebut, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 61

Orang asing yang sudah mempunyai izin tinggal yang tidak melapor kepada kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat tinggal atau tempat kediamannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diperolehnya izin tinggal, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 62

Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, dan Pasal 59 Undang-undang ini adalah kejahatan. Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 51, 60, dan Pasal 61 Undang-undang ini adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini :

a. Izin menetap yang telah diberikan berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara Nomor 463); dinyatakan tetap berlaku untuk paling lama 3 (tiga) tahun.

b.   Perizinan keimigrasian lainnya yang telah diberikan dan masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya habis.

c.   Surat Perjalanan Republik Indonesia yanng telah dikeluarkan, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya habis.

Pasal 64

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya di bidang keimigrasian dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini. I

BAB X

KETENTUAN LAIN

Pasal 65

Ketentuan keimigrasian bagi lalu lintas orang di daerah perbatasan dapat diatur tersendiri dengan perjanjian Lintas Batas antara Pemerintah Negara Republik Indonesia dan pemerintah negara tetangga yang memiliki perbatasan yang sama, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 66

Ketentuan yang berlaku bagi orang asing yang datang dan berada di wilayah Indonesia dalam rangka tugas diplomatik dan dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini:

a.   Toelatingsbesluit (Staatsblad 1916 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad 1949 Nomor 330 serta Toelataingsordonnantie (Staatsblad 1949 Nomor 331);

b.   Undang-undang Nomor 42 Drt. Tahun 1950 tentang Bea Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 77);

c.   Undang-undang nomor 9 Drt. Tahun 1953 tentang pengawasan orang asing (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 463);

d.   Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 807);

e.   Undang-undang Nomor 9 Drt. Tahun 1955 tentang kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 812); dan

f.    Undang-undang Nomor 14 Drt. Tahun 1959 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1799); dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 68

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan, Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indoneesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S 0 E H A R T 0

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Maret 1992

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

Ttd

MOERDIONO

Setelah 6 bulan semenjak pengeluaran Album Baru Sacredly Agnezious (01 April 2009), dengan single hits Teruskanlah, Akhirnya nez selesai menggarap video clip Janji-Janji yang diciptakan oleh Dewiq. Lagu yang yang bertempo up-beat dengan sedikit sentuhan irama rock ini cukup menarik, dan cukup untuk dibilang lagu yang bagus. Mendengar lagu ini mengingatkan saya pada lagu era lady-rocker Anggun dan Nicky Astria, juga mengingatkan kepada lagu ‘ku disini’ pada albumnya terdahulu ‘Whaddup A … ?’ yang mengandung unsur usik rock-pop.

Belum tau berapa budget yang dikeluarkan oleh Agnes…

Berharap lagu ini menjadi video clip terbaik tahun ini. Mari kita dukung super diva dari Indonesia..

Unk melihat video clip nez terbaru silahkan check url dibawah ini.. Wish u happy..

Berikut lirik lagu Agnes Monica – Janji-Janji

Jangan pernah merasa
Kaulah yang istimewa
Bagiku kau lelaki biasa
Pandai berkata cinta

Tampan dan berharta
Kau pikir hatiku ‘kan tergoda
Jangan samakan aku dengan gadis lainnya
Yang kau pikat dan kau jerat

Aku bukanlah gadis bodoh lugu
Bisa kau jadikan permainan
Kau sentuh kau cumbu

Reff :
Janji janji yang kau beri
Janji janji jadi mimpi
Janji janji tak terbukti

Cintaku bukanlah sampah
Cintaku penuh rasa
Tak bisa kau buat seenaknya

Kau pikir aku bonekamu
Bonekamu

Janji janji yang kau beri
Janji janji jadi mimpi
Janji janji tak terbukti (tak terbukti)

Janji janji yang kau beri
Janji janji jadi mimpi
Janji janji tak terbukti
Janji janji
Janji

Janji janji
Janji janji yang kau beri
Janji janji
Janji janji jadi mimpi
Janji janji yang kau beri
Janji janji
Janji janji yang kau beri
Janji janji
Janji

//

Pengumuman ini akan dirincikan sesuai dengan formasi yang diterima BKD Kuansing dari Men-PAN RI. Namun pengumuman tersebut batal dan diundur tanggal 26 Oktober 2009 mendatang. Demikian dikatakan Kepala BKD Kuansing Drs Muharman MPd yang dikonfirmasi Riau Pos, Sabtu (17/10) di Teluk Kuantan.

Menurut Muharman, ditundanya pengumuman CPNS di lingkungan Pemkab Kuansing tertuang dalam surat yang diterimanya dari BKD Provinsi Riau, Jumat (16/10) lalu dengan nomor 871/BKD-PP/1486. Bahkan ini juga dialami kabupaten/kota di Riau serta Pemerintah Provinsi Riau sendiri. Dalam surat tersebut, dikatakan Muharman, salah satu alasan yang sangat urgen diundurnya pengumuman penerimaan CPNS di lingkungan Pemkab Kuansing dikarenakan beberapa kabupaten/kota di Riau yang sampai hari ini belum menerima susunan formasi penerimaan CPNS tahun 2009 dari Men-PAN.

Sehingga dengan begitu, Pemerintah Provinsi Riau menunda satu pekan pengumuman penerimaan CPNS tersebut. Dengan waktu satu pekan, diharapkan kabupaten yang dimaksudkan belum menerima formasi penerimaan CPNS dari Men-PAN, diharapkan bisa menyusulnya ke Men-PAN.

Selanjutnya pengumuman penerimaan CPNS di lingkungan Pemkab Kuansing yang semula dibuka 19 Oktober diundur menjadi 26 Oktober. Penerimaan Pendaftaran semula 20 Oktober-3 November diundur menjadi 26 Oktober-4 November serta seleksi administrasi yang semula mulai 20 Oktober-8 November menjadi 26 Oktober-8 November.

Pemkab Kuansing sendiri, sebut Muharman, susunan formasi CPNS tersebut meski telah diusulkan ke Men-PAN, pihaknya selalu berkoordinasi dengan pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut. Sebab, tanpa itu, susunan formasi jelas akan lambat diterima.

Namun bila hingga batas waktu yang ditentukan (26 Oktober) mendatang, belum juga diterima susunan formasi untuk kabupaten/kota tersebut, rencananya Kuansing akan mengumumkannya. ‘’Sebab tak mungkin kita menunggu terlalu lama. Nanti masyarakat menilai memang disengaja atau mencari alasan,’’ terangnya.

Dibutuhkan
CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE (CSR)
PT.TELKOM RIDAR

Syarat :
1. Wanita, usia makslmal 24 tahun
2. Tinggi wanita :160 cm Berat badan Proporsional.
3. Pendidikan min D III
4. Dapat Mengoperasikan Komputer minimal Microsoft Office.
5. Berpenampilan Menarik
6. Dapat Berkomunikasi Dengan Baik.
7. Dapat Berbahasa Inggris balk lisan maupun tulisan.
8. Sehat Jasmani dan Rohani dengan melampirkan surat keterangan dari Dokter
9. Belum pernah mengirimkan lamaran atau mengikuti seleksi CSR Telkom.
10. Lamaran harap melampirkan pas photo 4×6 sebanyak 2 lembar & photo ukuran Poscard ( tampak seluruh badan ) sebanyak 1 lembar

Bagi yang berminat dan memenuhi syarat diatas dapat mengirimkan lamaran ke

KOPEGTEL PEKANBARU
JL.UTAMA NO.90C SUKAJADI PEKANBARU,

Paling lambat hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009.

Dalam setiap kehidupan kita, permasalahan adalah sesuatu yang selalu ada. Firman Tuhan pun menyatakan hal yang sama. Bahkan saat para murid ada bersama Tuhan Yesus pun mereka menghadapi permasalahan. Sebuah badai taufan datang mengamuk di danau yang tadinya tenang. Para murid pun ketakutan dan mereka berpikir bahwa mereka akan mati (ay:24), padah Tuhan Yesus bersama dengan mereka di perahu itu. Dan tidak hanya para murid saja yang pernah berpikiran positif, kita pun juga seperti itu, sewaktu mengahadapi permasalahan yang besar bahkan melebii kapasita yang kita miliki. Ingat Tuhan Yesus tidak acuh terhadap keadaan yang sedang kita hadapi.

Pada dasarnya, kita sendirilah yang memutuskan apakah kita akan berpikiran positif atau negatif. Dengan berpikiran negatif berarti kita membatasi kuasa Tuhan yang ada pada diri kita. Namun selaku orang yang beriman kita dituntut untuk berpikir positif dalam segala keadaan apapun. Karena Tuhan selalu ada beserta kita “… Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?” (Roma 8;3). Jadi buanglah jauh-jauh pikiran tentang kegagalan, ketidakberdayaan, dan kekalahan itu dari pikiran kita. Percayalah bahwa Tuhan bersama kita. Amin

SALES EXCECUTIVE (SE)

- Pria atau Wanita,
- Usia maks 25 Th
- Pend min Diploma,
- Percaya diri dan persuasif
- Berorientasi pada pencapaian target penjualan & kepuasan pelanggan
- Memiliki SIM A/C dan kendaraan bermotor pribadi
- Diuatamakan memiliki pengalaman di bidang sales

Kompensasi Yang Diperoleh
- Gaji pokok dan tunjangan yang menarik
- Insentif progresif sesuai dengan pencapaian penjualan
- Pelatihan dan jenjang karir

Silahkan datang dan membawa surat lamaran, CV, fotocopy ijazah terakhir dan foto terbaru pada :

PT. Astra International – Daihatsu
Sales Operation
Attn : HRD Departement

Jl. Jend. Sudirman No.26-28 Pekanbaru

Jl. Jend. Sudirman No.26-28 Pekanbaru

Waktu Pkl 09.00 – 15.00 WIB
(paling lambat 1 minggu setelah iklan dimuat)